HIMAPALUTA

ANGGARAN DASAR

HIMPUNAN MAHASIAWA PALUTA JAKARTA

(HIMAPALUTA) JAKARTA dan SEKITARNYA

Pendahuluan

Mahasiswa Paluta yang berdomisili di Jakarta dan Sekitarnya dengan kualitas dan kuantitas yang relatif tinggi merupakan aset daerah yang sangat potensial untuk menunjang pembangunan di daerah kelahirannya. Sumberdaya tersebut tidak akan termanfaatkan dengan baik tanpa adanya koordinasi intern Mahasiswa di Jakarta dan Sekitarnya atau antara Mahasiswa dengan tokoh masyarakat yang berdomisili di Jakarta dan Sekitarnya dan pihak Pemerintah Daerah.

Dengan didorong rasa ikatan kecintaan dan keinginan untuk mempererat tali persaudaran antar sesama warga Paluta yang berada di Jakarta dan Sekitarnya dan mengingat kepentingan antar individu dan masyarakat, khususnya demi masa depan dan kemajuan masyarakat di Padang Lawas Utara , maka perlu dibentuk suatu wadah untuk menghimpun dan menampung aspirasinya.

            Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, maka kami di Jakarta dan Sekitarnya yang terdiri dari kumpulan mahasiswa berketepatan hati untuk menghimpun diri dalam suatu organisasi, yang ketentuan-ketentuan dasarnya diatur dalam anggaran dasar.

BAB I

NAMA, BENTUK, WAKTU DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

Organisasi ini bernama Himpunan Mahasiswa Paluta Jakarta dan Sekitarnya , yang disingkat  dengan HIMAPALUTA Jakarta dan Sekitarnya.

Pasal 2

Bentuk Organisasi ini adalah paguyuban atau perkumpulan daerah yang biasa dikenal dengan Organisasi Mahasiswa Daerah (OMDA).

Pasal 3

Himpunan Mahasiswa Paluta sudah berdiri sejak lama tepatnya sejak tahun 2000-an.

Pasal 4

Himpunan Mahasiswa Paluta merupakan bentuk solidaritas diantara mahasiswa asal Paluta yang sedang menimba ilmu di berbagai Perguruan Tinggi di Jakarta dan Sekitarnya.

Pasal 5

Himpunan Mahasiswa Paluta Jakarta dan Sekitanya  berkedudukan di Jakarta.

Dan sebagai pusat kegiatan-kegiatan mahasiswa Paluta.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN SIFAT

Pasal 6

Himpunan Mahasiswa Paluta Jakarta dan Sekitarnya  berasaskan Kekeluargaan

Pasal 7

Himpunan Mahasiswa Paluta ( HIMAPALUTA) Jakarta dan Sekitarnya bertujuan :

1.   Membina ikatan persaudaraan antar sesama warga Paluta di perantauan.

2.   Menjaga hubungan baik dengan masyarakat lainnya dengan dilandasi semangat rasa kekeluargaan dan seperjuangan.

3.   Ikut serta dalam mensukseskan pembangunan di Indonesia umumnya dan di daerah Paluta pada khususnya.

Pasal 8

Sifat organisasi ini adalah atas dasar kesukarelaan, pendidikan dan kemasyarakatan yang bertanggung jawab terhadap diri dan masyarakat pada umumnya.

BAB III

LAMBANG

Pasal 9

Lambang Himpunan Mahasiswa Paluta  (HIMAPALUTA) Jakarta dan Sekitanya adalah

BAB IV

USAHA

Pasal 10

Organisasi melakukan usaha-usaha yang sah, baik ke dalam maupun ke luar

untuk mencapai tujuannya, usaha-usaha itu meliputi:

  1. Mengembangkan sumber daya manusia melalui penumbuhan semangat berorganisasi.

  2. Mewujudkan pendidikan dan kebudayaan bagi mahasiswa Paluta di perantauan.

BAB V

KEANGGOTAAN

Pasal 11

Anggota Himpunan Mahasiswa Paluta Jakarta dan Sekitanya terdiri dari:

1.   Anggota biasa.

2.   Anggota luar biasa.

3.   Anggota kehormatan.

BAB VI

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 12

Struktur organisasi Anggota Himpunan Mahasiswa Paluta  (HIMAPALUTA) Jakarta dan Sekitanya terdiri dari:

1.  Musyawarah Besar (MUBES).

2.  Dewan Pengawas Organisasi

3.  Dewan Penasehat (DP).

4.  Pengurus.

5.  Anggota.

BAB VII

RAPAT DAN MUSYAWARAH ANGGOTA

Pasal 13

Rapat-rapat organisasi ini terdiri dari:

1. Rapat kerja.

2. Rapat departemen.

3. Rapat pengurus

Pasal 14

Musyawarah anggota organisasi ini Musyawarah Besar (MUBES)

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal 15

Sumber dana organisasi ini terdiri dari:

1. Pemerintah Kota dan Kabupaten Padang Lawas Utara (PALUTA)
2. Iuran anggota yang ketentuan-ketentuannya diatur oleh kepengurusan.
3. Sumbangan-sumbangan yang bersifat tidak mengikat.
4. Usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan AD/ART organisasi ini.

BAB IX

PERUBAHAN DAN PENETAPAN ANGGARAN DASAR

Pasal 16

Perubahan dan penetapan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan dalam Musyawarah Besar.

BAB X

PEMBUBARAN

Pasal 17

Organisasi ini hanya dapat dibubarkan dalam Musyawarah Besar yang aturanya  dijelaskan dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, atau ketentuan dan aturan-aturan tersendiri yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

HIMPUNAN MAHASIAWA PALUTA JAKARTA

(HIMAPALUTA) JAKARTA dan SEKITARNYA

BAB I

ASAS DAN SIFAT

Pasal 1

Himpunan Mahasisiwa Himpunan Mahasiswa Paluta  (HIMAPALUTA) Jakarta dan Sekitanya berasaskan Kekeluargaan dan bersifat kesukarelaan, pendidikan dan kemasyarakatan.

Pasal 2

Mengutamakan musyawarah untuk mufakat dan menjunjung tinggi nilai kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 3

Kekeluargan yang tidak mengenal perbedaan golongan dan tidak bernaung

dibawah partai politik dan organisasi manapun.

BAB II

TUJUAN

Pasal 4

Tujuan organisasi ini adalah:

1. Mempererat rasa persaudaraan dan kekeluargan diantara sesama anggota.

2. Berusaha meningkatkan kesejahteraan anggota dan menampung segala aspirasi anggota sepanjang tidak bertentangan dengan AD/ART.

3. Meningkatkan wawasan dan pembinaan mental bagi anggota.

4. Terjalinya kerjasama dengan seluruh masyarakat, terutama sesama masyarakat Paluta.

5. Ikut serta mensukseskan pembangunan Indonesia umumnya dan di daerah Paluta pada khususnya.

BAB III

LAMBANG

Pasal 5

Lambang Himpunan Mahasiswa Paluta  (HIMAPALUTA) Jakarta dan Sekitanya adalah

Pasal 6 

Adapun arti dari lambang tersebut adalah sebagai berikut:

a.       Persegi Lima Melambangkan lima sila pancasila yang menjadi pedoman dalam berbangsa dan bernegara

b.      HMP dengan warna biru tua perlambang keteguhan;

c.       warna kuning  melambangkan kematangan jiwa;

d.      Himpuna Mahasiwa Paluta Jakarta berwarna merah melambangkan keberanian dan ;

e.      Tulisan HMP  merupakan nama organisasi

BAB IV

USAHA

Pasal 7

Usaha-usaha ke dalam adalah kegiatan yang berada dalam lingkup Himpunan Mahasiswa Paluta  (HIMAPALUTA) Jakarta dan Sekitanya

Pasal 8

Usaha-usaha keluar adalah kegiatan yang melibatkan orang-orang atau badan-badan yang berada di luar organisasi.

Pasal 9

Usaha-usaha keluar yang membawa nama organisasi harus mendapat persetujuan Dewan Penasehat.

BAB V

KEANGGOTAAN

Pasal 10

Anggota biasa adalah pelajar dan mahasiswa asal Paluta yang berdomisili di Jakarta dan Sekitarnya, terdaftar sebagai anggota.

Pasal 11

Anggota luar biasa adalah pelajar dan mahasiswa Paluta yang pernah berdomisili di Jakarta dan Sekitarnya terdaftar sebagai anggota.

Pasal 12

Anggota kehormatan adalah orang yang ditunjuk dan diangkat serta disahkan oleh pengurus, karena berjasa pada organisasi atau karena alasan-alasan tertentu.

Pasal 13

Anggota dapat kehilangan keanggotaannya karena:

1. Anggota tersebut meninggal dunia.

2. Atas permintaan sendiri secara tertulis.

3. Dikeluarkan atau diberhentikan dari keanggotaan.

Pasal 14

Pemberhentian sementara dapat dilakukan karena:

1. Melanggar AD/ART organisasi.

2. Melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam organisasi ini.

Pasal 15

Anggota diberhentikan dan dikeluarkan apabila:

1. Melakukan kegiatan yang merugikan nama baik HIMAPALUTA Jakarta dan Sekitarnya.

2. Tetap dan sengaja melakukan pelanggaran-pelanggaran setelah diberhentikan  secara sementara.

Pasal 16

Pemberhentian dilakukan oleh pengurus dalam rapat pengurus dan wajib diberitahukan kepada semua anggota.

Pasal 17

Anggota yang dikeluarkan harus menyerahkan segala tanda keanggotaan dan segala inventaris organisasi.

Pasal 18

Anggota biasa mempunyai hak sebagai berikut:

1. Mengemukakan pendapat, lisan maupun tulisan.

     2. Memilih dan dipilih sebagai wakil anggota untuk duduk dalam kepengurusan atau jabatan tertentu dalam setiap kegiatan HIMAPALUTA Jakarta dan Sekitarnya.

Pasal 19

Anggota luar biasa memepunyai hak bicara tetapi tidak mempunyai hak pilih.

Pasal 20

Anggota kehormatan mempunyai hak untuk memberikan saran/pendapat maupun nasehat untuk kepentingan organisasi.

Pasal 21

Kewajiban anggota adalah :

1. Menaati AD/ART serta peraturan lainnya.

2. Memelihara dan menjaga nama baik HIMAPALUTA Jakarta dan Sekitarnya.

3. Membayar iuran anggota menurut peraturan yang telah ditetapkan pengurus.

4. Mengikuti setiap kegiatan organisasi.

5. Menjaga keutuhan inventarisasi organisasi.

Pasal 22

Setiap anggota yang karena jasanya untuk pembinaan dan pengembangan organisasi diberikan tanda penghargaan oleh pengurus.

BAB VI

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 23

Musyawarah Besar adalah :

1. Kekuasan tertinggi didalam organisasi.

2. Musyawarah Besar adalah rapat umum anggota.

3. Musyawarah Besar mempunyai wewenang :

a. Menetapkan AD/ART.

b. Meminta pertanggungjawaban Ketua Umum.

c. Memilih dan memberhentikan Ketua Umum.

d. Mengusulkan Dewan Penasehat.

e. Menetapkan ketentuan-ketentuan lain yang dianggap perlu.

4. Musyawarah Besar diadakan setiap awal masa kepengurusan.

Pasal 24

Dewan Pengawas Organisasi (DPO) di pilih dari anggota biasa dan atau anggota kehormatan dan ditetapkan dalam mubes.

Pasal 25

Dewan Pengawas Organisasi (DPO) bertugas mengawasi jalannya kegiatan dan memberi teguran pada pengurus, tanpa menyimpang dari AD/ART organisasi

Pasal 26

Dewan Penasehat (DP) dipilih dari anggota biasa atau anggota kehormatan dan ditetapkan oleh pengurus.

Pasal 27

Dewan Penasehat (DP) bertugas memberi bimbingan, saran dan kritik demi kelancaran dan nama baik organisasi.

Pasal 28

Pengurus HIMAPALUTA Jakarta dan sekitarnya adalah anggota biasa.

Pasal 29

Pengurus HIMAPALUTA Jakarta dan sekitarnya dipimpin oleh seorang Ketua Umum.

Pasal 30

Pengurus dibentuk oleh Ketua Umum terpilih paling lambat satu bulan setelah pengangkatannya dalam Musyawarah Besar.

Pasal 31

1. Apabila Ketua Umum tidak mampu lagi menjalankan tugas maka ditunjuk pejabat sementara (PJS) oleh Dewan Penasehat sampai diadakan Musyawarah Besar.

2. Apabila salah seorang pengurus tidak dapat menjalankan tugasnya disebabkan sakit atau keluar/dikeluarkan dari organisasi maka jabatannya akan diteruskan oleh orang yang ditunjuk Ketua Umum.

Pasal 32

Masa jabatan kepengurusan adalah satu periode.

Pasal 33

Badan-badan khusus disesuaikan dengan keperluan dan ditetapkan oleh pengurus serta bertanggung jawab kepada pengurus.

Pasal 34

Base Camp:

1.      Base Camp Mahasiswa Paluta bernama "Parhuta-huta"

2.      Base Camp Mahasiswa Paluta sebagai kesekretariatan dan pusat  kegiatan HIMAPALUTA jakarta dan sekitarnya.

3.      Base Camp mempunyai struktur kepengurusan tersendiri.

4.      Base dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh penghuni Base Camp.

5.      Ketua Base Camp bertanggung jawab kepada Ketua Umum HIMAPALUTA Jakarta dan Sekitarnya.

6.      Segala sesuatu aturan yang menyangkut Base Camp ditetapkan oleh pengurus Base Camp.

Pasal 35

Musyawarah Besar dipimpin oleh maksimal tiga orang presidium sebagai pimpinan sidang selama musyawarah Besar.

Pasal 36

Rapat organisasi :

1.      Rapat Kerja adalah rapat yang membahas program kerja selama satu periode kepengurusan sekurang-kurangnya sekali selama kepengurusan.

2.      Rapat Pengurus adalah rapat-rapat yang dihadiri semua pengurus, diadakan sekurang- kurangnya tiga bulan sekali.

3.      Rapat Departemen adalah rapat yang dihadiri oleh anggota atau staf masing- masing departemen, diadakan sekurang- kurangnya satu bulan sekali.

Pasal 37

Tata tertib sidang :

1.      Setiap anggota mempunyai hak bicara dan hak suara setelah mendapat  kesempatan dari pimpinan sidang.

2.      Selain anggota HIMAPALUTA Jakarta dan Sekitarnya, sidang dapat dihadiri oleh undangan atas persetujuan pengurus.

3.      Undangan dapat mengemukakan pendapat/saran atas persetujuan pimpinan sidang.

4.      Keputusan-keputusan dalam rapat dianggap sah bila disetujui oleh separuh  ditambah satu anggota yang hadir.

5.      Setiap anggota yang hadir dalam sidang wajib mematuhi aturan sidang. Bila tidak mematuhinya pimpinan sidang memberi peringatan dan dapat mengeluarkanya dari sidang.

BAB VII

KEUANGAN

Pasal 38

Keuangan dan inventaris organisasi berada dan diatur oleh pengurus.

Pasal 39

Uang iuran ditetapkan dan dipungut langsung oleh pengurus berdasarkan rapat pengurus.

Pasal 40

Bagi anggota yang tidak sanggup membayar iuran diberikan dispensasi/keringanan dengan alasan yang dapat diterima oleh pengurus.

BAB VIII

PERUBAHAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 41

Pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan dalam musyawarah anggota dimana pembicaraan-pembicaraan tentang pembubaran ini diinginkan minimal 2/3 dari jumlah anggota dan musyawarah ini dianggap sah bila dihadiri 3/4 anggota organisasi ini.

Pasal 42

Pembubaran baru dianggap sah bila disetujui oleh 3/4 dari jumlah yang hadir.

Pasal 43

Perubahan dan pengesahan AD/ART hanya dapat dilakukan dalam musyawarah Besar.

Pasal 44

Keputusan perubahan dan pengesahan AD/ART sekurang-kurangnya disetujui oleh 2/3 suara yang hadir.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 45

Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dalam ketentuan dan aturan-aturan tersendiri yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini.